GHIRAHBELAJAR.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diduga terlibat dalam bisnis tes swab PCR. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik, Baikuni Alsafa, menyebut hal tersebut sebagai tindakan tidak patut seorang pejabat negara.
"DPP IMM menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat di tengah kondisi perekonomian Indonesia keadaan terpuruk. Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19," ujar Baikuni, Rabu (3/11).
Dia melanjutkan, pandemi Covid-19 masih belum usai, penderitaan rakyat seolah tiada habisnya. Sejak kasus pertama diumumkan setidaknya sebanyak 1,3 juta orang sudah pernah terjangkit dan 35 ribu orang telah meninggal dunia. “Dampak di sektor ekonomi paling dirasakan oleh rakyat Indonesia, sebelum pandemi melanda dunia jumlah penduduk miskin Indonesia berkisar 9,5 persen, data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni kisaran 15-17 persen penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan,” ungkapnya.
Hal itu, menurut dia, berbanding terbalik dengan penderitaan yang saat ini sedang dirasakan rakyat indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.
Salah satu yang paling fantastis adalah harta kekayaan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan kenaikan harta senilai Rp 67.747.603.287 dan berubah memiliki harta Rp 745.188.108.997.
“Total penambahan kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Rp 677.440.505.710 selama masa pandemi,” ujarnya.
Menurut dia, lonjakan harta kekayaan yang fantastis ini memperkuat dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran Bisnis Alat Tes SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR) bersama dengan PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Tidak tanggung-tanggung, dua perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT. Toba Sejahtra dan PT. Toba Bumi Energi tercatat mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.
Di tengah kondisi perekonomian bangsa yang tidak stabil, kata dia, rakyat menderita terdampak Covid-19. Baikuni mengecam pemerintah yang justru berbisnis dengan rakyat, mengontrol penjualan alat kesehatan ditengah pandemi. Perjuangan tenaga medis dan seluruh relawan hingga rakyat yang berkorban nyawa memerangi Covid-19 justru dihianati oleh pemerintah yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan berbisnis alat tes swab PCR.
Melihat buruknya kinerja Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, DPP IMM mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerjanya yang sangat buruk, pun secara etis dan moral tidak tepat dengan mendulang keuntungan di tengah krisis yang dihadapi oleh rakyat. “Jikalau mau jadi pebisnis, mundur saja dari jabatan menteri, daripada hanya berjubah sebagai pejabat publik namun untuk meraup keuntungan bisnisnya,” ujar Baikuni.
"Tidak boleh ada pejabat yang berbisnis dengan rakyat terlebih berbisnis PCR di masa yang sulit seperti sekarang ini, sudah cukup berat penderitaan rakyat terdampak pandemi, jangan kita khianati mereka," katanya,
0 Komentar