GHIRAHBELAJAR.COM, JAKARTA – Lembaga Hikmah kebijakan PWM DKI Jakarta mengadakan Seminar Kebijakan Publik “Polemik PPDB di Provinsi DKI Jakarta, Mencari Format Ideal PPDB DKI Jakarta, Perspektif Kebijakan Publik, Sosial Pendidikan, dan Politik Pendidikan”, Rabu (1/12), di Aula FISIP UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Seminar ini Dihadiri oleh Wakil Rektor 4 Dr. Septa Chandra, S.H, M.H. Pengantar Diskusi sekaligus membuka acara, Prof. Dr. H. Agus Suradika , M.PD sebagai Wakil Ketua PWM DKI Jakarta. Serta Keynote Speech Dr. Hj. Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Narasumber Dr. H. Margani Mustard, M,SC. Kasubag Humas Pemprov DKI Jakarta, Tagar Radja Gah, M.Pd. Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta 2009/2014, Omar R, Rakinda, S.IP, M.Si, Anggota DPRD DKI Jakarta.
Wakil Rektor IV UMJ Dr. Septa Chandra, S.H, M.H. mengatakan, pemerintah diminta oleh masyarakat untuk memberikan dan membuat desain atau format yang ideal perihal PPDB dalam konteks sistem pendidikan. Dia mengatakan, Dinas Pendidikan merupakan sebagai penyelenggara perlu memikirkan dan memberikan kualitas terbaik.
“Maka, forum ini dengan dihadiri para narasumber yang mayoritas pakar, untuk menghasilkan format ideal masa depan PPDB pendidikan ideal khususnya di Wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.
Semenetara itu, pembicara kunci Dr. Hj. Nahdiana mengungkapkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PPDB menjadi perbincangan yang sangat hangat di setiap tahunnya. Maka, kata dia, ke depan PPDB perlu menuju pendidikan formal yang berkualitas, yang menentukan model pendidikan yang ideal di masyarakat, secara terasa besar manfatanya dan berkeadilan agar kiranya menjadikan kota DKI Jakarta sebagai kota kolaborasi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Subhan Wahyudi acara ini merupakan suatu langkah forum yang sangat solutif yang diselenggarakan LHKP PWM DKI Jakarta agar nantinya mampu memberikan masukan yang konstruktif dan solutif terkait implementasi PPDB ini di DKI Jakarta.
Narasumber Tagar Radja Gah mengungkapkan, usul-usul yang mampu memperbaiki sistem PPDB akan memberikan formulasi yang lebih baik untuk PPDB DKI Jakarta.
Dia mengungkapkan, polemik yang terjadi ketika prestasi akademik menjadi kriteria dominan atau bahkan kriteria satu-satunya dalam mengakses sekolah negeri, sekolah negeri didominasi oleh siswa dengan capaian akademik tinggi saja. “Dan mereka dengan capaian akademik yang tinggi pada umumnya adalah anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera,” ujarnya, Senin (1/12).
Akibatnya, kata dia, sekolah yang justru disubsidi oleh negara, tidak memberi banyak bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Selanjutnya karena adanya sekolah favorit sebelum tahun 2020, di mana pusat sekolah favorit selalu menjadi primadona bagi peserta didik sehingga ini yang mengakibatkan bahwa potensi peserta didik yang sangat baik tidak menyeluruh di tingkat sekolah dan hanya ada pada sekolah-sekolah favorit saja.
Dia menjelaskan, setelah adanya kebijakan afirmasi, zonasi disitulah mulai terjadinya berkumpulnya orang-orang yang pintar, cukup pintar dan belum pintar di sekolah-sekolah negeri secara merata bukan hanya di sekolah favorit saja.
“Mari kita lihat presentasi hari ini jika dinas Pendidikan hanya fokus kepada PPDB Neger itu adalah kesalahan yang besar saya rasa kita bisa lihat bagaiman presentasi di atas bahwa PPDB yang dilakukan hari ini adalah normal sesuai dengan presentasi dan sebaran yang ada di setiap jenjang pendidikan,” kata dia.
Dalam kesempatan serupa, narasumber lainnya, H. Margani Mustard, mengungkapkan perlu kesiapan yang siap untuk menampung seluruh masyarakat yang berminat baik ke sekolah negeri maupun swasta. Maka, kata dia, dalam strategi yang dilakukan tetap akan ada sisa yang potensial menjadi masalah, seperti PSB on line real time, yang outputnya adalah obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif.
“Maka, hal-hal itulah yang menjadi suatu acuan parameter ktiteria pemilihan yang substantif. Hal itu bertujuan untuk para siwa berkompetisi secara jujur dan adil dalam konteks upaya peningkatan kualitas pribadi mereka. Dengan yang kuat menjadi kekuatan. Mengidentifikasi yang kurang/ tidak kuat menjadi dikuatkan melalui Kolaborasi,” ungkapnya.
Narasumber lainnya, Omar R, Rakinda, S.IP, M.Si, mengungkapkan masih banyak harapan yang akan dicapai. Dia berharap semua sekolah menjadi sekolah yang unggul dan baik mulai dari infrastruktur, tenaga kerja, fasilitas sehingga nanti mampu menghasilkan lulusan lulusan yang sangat baik dan kompetitif di segala bidang.
Omar mengatakan bahwa guru harus bertanggung jawab untuk mampu memberikan prestasi kepada setiap siswa yang didiknya agar tercapainya pendidikan Indonesia dengan mutu yang berkualitas. “Serta kita harus mampu terus memperbaiki konsep yang akan kita realisasikan nantinya,” sebutnya, Senin (1/12).
Omar juga memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mampu menyempurnakan sistem zonasi karena masih banyaknya jarak yang terlalu jaug untuk siswa pergi ke sekolahnya. Dia juga berpesan, kualitas sekolah swasta perlu di perbaiki dengan sebaik mungkin, karena anggapan masyarakat profil sekoloah swasta kurang meyakinkan.
Kasubag Humas Pemprov DKI Jakarta juga menekankan akan diadakannya pelebaran daerah zonasi PPDB di DKI Jakarta serta menerbitkan Peraturan Daerah Pendidikan untuk menunjang penyemarataan penerimaan pendidikan di Ibu Kota. Jakarta sesuai dengan taglinenya yaitu “Kota Kolaborasi” akan berusaha untuk mengintegrasikan pelayanan pendidikan dan mengembangkannya, bukan hanya PPDB tetapi nanti fasilitas sekolah swasta dan negeri secara simultan dapat bekerjasama sehingga mendapatkan fasilitas yang baik.
Djoni Gunanto, S.IP M.SI sebagai Sekretaris LHKP PWM DKI Jakarta berharap acara ini punya kontribusi positif dalam memberikan masukan terhadap kebijakan PPDB, karna hasil dari seminar ini akan di rumuskan secara serius bersama majelis Dikdasmen dan hasilnya akan kita sampaikan sebagai masukan dari Muhammadiyah DKI Jakarta sehingga nantinya kebijakan PPDB di DKI Jakarta berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapan masyarakat Jakarta.
0 Komentar